Sri Mulyani, Menteri Keuangan Terbaik?

Kenaikan harga BBM yang secara rata-rata lebih dari 100% membuat daya beli masyarakat turun drastis. Beberapa industri padat karya seperti industri logam, kulit, kayu, dan sepatu banyak yang tutup karena tidak ada demand (permintaan). Pengangguran meningkat tajam. Jumlah orang miskin semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomipun tak sesuai harapan.

Kebijakan ekonomi hanya berkonsentrasi pada penyelamatan indikator-indikator ekonomi makro. RUU Pajak dianggap sangat memberatkan kalangan dunia usaha. RUU Investasi dan RUU Tenaga Kerja yang sarat pesanan World Bank, hanya mementingkan investor dengan modal besar.

Mimpi buruk perekonomian Indonesia seperti tergambar dalam deskripsi multiplier effect dan tak padunya sistem kebijakan ekonomi kita di atas justru menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia versi Emerging Market Forum dan Majalah Euro Money. Sebuah penghargaan yang dinilai agak mengejutkan dilihat dari prestasi ekonomi Indonesia yang memble belakangan ini.

Kalangan analis pasar, sebagaimana diberitakan di Media Indonesia Online justru mempertanyakan kriteria apa yang dipakai untuk menilai. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas dari lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan tersebut.

Sri Mulyani memang dikenal sangat dekat dengan IMF dan World Bank. Sudah jamak kita ketahui bahwa kedua lembaga internasional tersebut tak ingin melepaskan cengkramannya di Indonesia. Maka berbagai cara dilakukan, salah satunya mungkin dengan pemberian penghargaan yang rasanya tak pantas itu. Ilustrasinya seperti yang dilakukan bandar judi di Las Vegas. "Sang bandar" kalau perlu memberikan voucher gratis dua malam untuk seorang penjudi agar mau menghabiskan uangnya di meja judi.

Sekadar dicatat bahwa disamping tak ada prestasi yang membanggakan, Sri Mulyani beberapa saat yang lalu sempat berpolemik dengan Bank Indonesia dan mengeluarkan pernyataan bahwa gerakan anti korupsi bisa ancam pertumbuhan. Ia mungkin berharap dapat "jackpot" di akhir masa kerjanya. Kita tunggu.

Mulan Kwok dan "Bambang Susilo Yudhoyono"

"Lelaki... buaya darat, busyet aku tertipu lagi.." begitulah sepenggal bait sebuah lagu populer berjudul "Lelaki Buaya Darat" yang dinyanyikan duo Ratu. Grup band yang sedang naik daun, beranggotakan dua cewek cantik berdandanan funky itu memang banyak penggemarnya, terutama dari kalangan anak muda. Maka tak heran bila Partai Demokrat dalam acara penutupan rakernasnya baru-baru ini mengundang mereka untuk tampil mengisi acara.

Namun apa lacur, ketika sedang di atas panggung, salah seorang personilnya, Mulan Kwok, menyebut nama Presiden dengan urutan yang tidak biasa, Bambang Susilo Yudhoyono. Sontak, para kader Partai Demokrat marah dan seketika itu pula Ratu yang malam itu seharusnya tampil membawakan enam lagu, harus menyudahi penampilannya ketika baru menyelesaikan dua lagu.

Dalam acara infotainment keesokan harinya, insiden salah ucap inipun menjadi salah satu berita utama. Adjie Massaid -anggota DPR dari Partai Demokrat- tampil "membela" Presiden dengan mengatakan bahwa tak pantas bagi seorang artis sampai tidak mengenal nama presidennya sendiri.

Sesungguhnya, Mulan Kwok tak sepenuhnya salah. Nama Presiden yang begitu panjang itu memang seringkali menyulitkan kita dalam mengucapnya. Apalagi menurut kelazimannya, "Bambang" biasanya ditaruh sebagai nama depan. Bahkan tak hanya sekali ini kita dengar orang salah dalam menyebut urutan nama Presiden. Dalam salah satu episode "Save Our Nation" di Metro TV, sang narator menyebut nama Presiden dengan urutan persis sama seperti yang diucapkan Mulan.

Klarifikasi sudah dilayangkan oleh Mulan. Ia malam itu mengaku tampil agak grogi, karena ada Presiden. Kita bisa memahaminya, Barangkali dalam benak Mulan saat itu, mau bilang Presiden SBY terasa kurang sopan -nama kok disingkat-singkat-, mau bilang Presiden Susilo, rasanya janggal di telinga. Tak hanya salah ucap nama Presiden, Gus Durpun yang malam itu hadir, dipanggil "Saudara Gus Dur" olehnya. Jadi, sama sekali tak ada unsur kesengajaan di sana. Selamat bernyanyi Mulan!

Ambisi Nobel Sang Presiden

Hari-hari belakangan ini nampaknya merupakan hari-hari tersibuk bagi Presiden SBY. Betapa tidak, saat ini ia diunggulkan sebagai calon peraih Nobel Perdamaian, sebuah penghargaan bergengsi tingkat dunia. Setidaknya sebuah bursa judi online centrebet.com telah mengunggulkannya pada peringkat teratas dibanding nama-nama tokoh dunia yang tak asing di telinga. Tentu kita tak bisa menampik rumor yang berkembang bahwa perjalanannya ke luar negeri beberapa hari berselang, erat kaitannya dengan upayanya merebut penghargaan itu. Siapa tahu, popularitasnya yang sedang menukik tajam kembali terangkat.

Konon menurut sohibul hikayat, hanya untuk memenuhi ambisinya tersebut, ia rela mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk mendapatkan dukungan seorang senator Partai Demokrat dari negeri Paman Sam, melakukan trade off dengan Norwegia dengan memberikan hak eksplorasi atas Selat Makassar, bahkan tak kurang Departemen Pertahanan dan TNI dibuat pusing tujuh keliling karena harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pembelian panser pasukan perdamaian ke Libanon -dimana puteranya Agus Yudhoyono ikut ambil bagian- yang sebelumnya tak teranggarkan dalam APBNP (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan).

Barangkali rumor-rumor tanpa dasar tersebut harus segera direspons oleh Presiden. Maklum, kondisi dalam negeri belum tertangani dengan baik. Lihat saja kasus lumpur Lapindo, impor beras, hingga polemik soal tak akuratnya data penurunan tingkat kemisikinan nasional masih menghiasi berita media massa kita. Untuk yang terakhir kita mencatat bahwa Presiden masih belum memberikan klarifikasi yang memadai perihal klaim datanya yang disampaikan pada pidato kenegaraan 16 Agustus yang lalu. Padahal dalam selang waktu yang tak terlalu lama, ia kembali bicara dengan tema yang sama -soal kemiskinan- di hadapan Sidang KTT Gerakan Non Blok, Havana, Kuba.

Kembali soal Nobel, kita tak hendak mengatakan bahwa Presiden tak pantas atas penghargaan tersebut. Kita hanya mengharapkan agar Presiden lebih bisa mawas diri, berkonsentrasi penuh terhadap persoalan-persoalan dalam negeri agar tak terkesan ia hanya mementingkan citra pribadi semata. Bangsa Indonesia tentu tak berharap suatu saat nanti SBY hanya dikenal sebagai Presiden "Polling" apalagi kalau hadiah Nobel tak jatuh ke tangannya.

Menyederhanakan Sistem Kepartaian

Sebagaimana kita ketahui, saat ini praktis tidak ada kekuatan mayoritas di DPR. Partai Golkar yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum 2004 hanya memiliki kekuatan kurang dari seperempat anggota dewan. Sementara Partai Demokrat, yang merupakan partai Presiden, hanya menguasai sekitar 10% kursi di DPR.

Sekarang ini, berdasar komposisi kabinet, presiden didukung enam partai politik dengan kekuatan sekitar 63% anggota DPR. Problemnya, kekuatan tersebut terfragmentasi secara terlalu luas di antara keenam partai dengan latar belakang ideologi dan kepentingan yang beraneka ragam. Dalam mengambil satu kebijakan, Presiden--yang karena dipilih langsung rakyat mestinya memiliki kekuatan besar--harus berkomunikasi dan berkompromi dengan partai-partai satu demi satu. Masing-masing parpol merasa mempunyai kontrak politik dan berhak berhubungan secara langsung dengan Presiden.

Berkompromi dengan enam pihak sudah pasti lebih rumit dibanding dengan satu partai mayoritas. Kalaupun didapat kesepakatan, besar kemungkinan hasilnya tak akan bulat sehingga dapat mengurangi efektivitas implementasi dari rencana yang telah disusun.

Fragmentasi politik yang terlalu luas telah menjadi problema lama dunia politik Indonesia. Kita ingat, pemilihan umum 1955 menghasilkan pembagian kekuatan yang relatif merata di antara PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai memiliki kekuatan relatif seimbang dan saling independen secara ideologi. Akibat pembagian kekuatan ini, ketika itu pemerintahan tak pernah dapat berjalan efektif.

Sekarang ini, setelah berhasil dua kali melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, sudah waktunya kita beranjak pada agenda demokratisasi berikutnya. Kini saatnya kita meninggalkan euforia pembentukan partai politik menuju penyederhanaan sistem kepartaian. Mestinya sistem kepartaian kini telah lebih stabil dan tak lagi dipenuhi partai-partai yang hanya seumur jagung, yang akan berganti baju pada pemilu berikutnya agar tetap eksis.

Idealnya, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kita memiliki dua partai besar sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Ketika salah satu partai berperan sebagai partai pemerintah, partai yang satu lagi menjadi oposisi untuk pengontrol dan penyeimbang.Namun demikian, untuk kasus Indonesia dimana cakrawala pandangan masyarakatnya luas, kita dapat menganggap sistem ideal terdiri dari 4-7 partai politik. Keempat partai dapat mewakili kelompok politik aliran yang selama ini berlaku di tanah air; yakni kelompok islam konservatif, islam modernis, nasionalis tengah, dan nasionalis kerakyatan. Kelompok-kelompok lain dapat menggabungkan diri dalam keempat mainstream tersebut. Paling banyak, kita mungkin dapat mentoleransi kehadiran tiga partai tambahan dari keempat kelompok yang telah disebutkan.

Tentunya, sebaiknya proses penyederhanaan partai-partai berjalan secara alami berdasarkan kedewasaan berpikir para pemimpin partai politik. Dua pengalaman pemilihan umum rasanya cukup untuk meyakinkan kita akan tidak bermanfaatnya membuat partai baru bilamana tidak memiliki akar dukungan yang kuat di masyarakat. Tidak ada salahnya tokoh-tokoh politik berjuang melalui partai-partai besar yang telah ada.

Penyederhanaan ini pastinya bukan bermaksud menghambat keberadaan partai politik sebagai instrumen demokrasi dan manifestasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945. Penyederhanaan semata-mata demi bermanfaatnya demokrasi bagi efektifitas kehidupan kebangsaan.

Dalam sistem kepartaian yang lebih sederhana, pertarungan wacana-wacana akan terjadi dalam internal partai-partai politik. Biarlah fragmentasi-fragmentasi kecil terjadi di sana. Penyederhanaan sistem kepartaian menjadi saringan sebelum sebuah wacana dibahas di tingkat nasional. Dengan begitu, pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan akan lebih mudah dan efisien. Siapapun yang akan menjadi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak perlu lagi menjadi tawanan politik partai-partai pendukungnya.

Suara Dari Kami

Halo...

Selamat datang di Klub Oposisi.

Akhir-akhir ini blogging, atau istilah kerennya ngeblog menjadi tren di kalangan anak muda. Ini menunjukkan bahwa semangat untuk mengekspresikan diri sendiri, entah itu hanya sekadar curhat (curahan hati) ataupun menyampaikan ide/pemikiran baru semakin tinggi. Dengan kata lain, mereka mempraktikkan intisari dari demokrasi, yakni kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Ya, demokrasi telah melanda internet, atau mungkin sebaliknya, internet membuat kita semakin berdemokrasi. PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang memosisikan diri sebagai partai oposisi tak lantas asal ambil kesempatan dengan "ikut-ikutan" ngeblog. Anggaplah kehadiran kami sebagai bagian dari komunitas blog yang tumbuh pesat belakangan ini. Setidaknya kami bisa ikut andil dalam perkembangan blog di Indonesia, sekaligus dapat kami gunakan sebagai media alternatif dalam menyampaikan pikiran dan uneg-uneg kami.

Sebuah partai berkuasa di salah satu negara di Asia bahkan telah menggunakan blog sebagai official website-nya. Infrastruktur jaringan internetnya yang baik disertai tingkat penggunaannya yang tinggi membuat partai tersebut sadar bahwa blog -yang relatif murah dan sangat interaktif- dapat menjadi alat ampuh dalam merebut suara pemilih. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang hanya 0,6 juta rumah tangga, tentu sangat naif bagi kami apabila tujuan membuat blog hanya untuk merebut suara pemilih. Tetapi kami yakin bahwa tugas kami yang salah satunya adalah melakukan pendidikan politik dapat kami jalankan dengan media blog.

Kami berharap ke depan, politik tak lagi "menyeramkan" sebagaimana anggapan sebagian masyarakat selama ini. Barangkali orang tak sadar bahwa ketika ia membuang sampah pada tempatnya, ketika ia tak menerobos lampu merah di jalan, ketika ia membeli tiket kereta api sesuai antrian, maka ia telah berpolitik dengan baik. Itu pula yang kami ingin kesankan, bahwa politik adalah keseharian kita, bahwa politik berarti menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga bangsa.

Pramono Anung Wibowo
Sekretaris Jenderal